Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Foto : Arief/mr

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berharap aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0 tahun 2019 yang dirilis oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI semakin efektif dalam memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana desa.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan BPKP RI, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), membahas  evaluasi kinerja tahun ini dan rencana kerja tahun mendatang di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

“Soal Siskeudes, saya ingin tahu efektivitas sistem ini dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana desa. Siskeudes ini kan atas permintaan kita di Komisi XI ini, kita minta supaya dana desa itu dibimbing, diarahkan, dan mereka dicarikan sistemnya bagaimana mengelola keuangan negara,” kata Misbakhun.

Hingga saat ini, Sikeudes sudah berjalan selama lebih kurang lima tahun. Misbakhun menyakini betul pelaksanaan dana desa yang menjadi prioritas presiden, sudah dimonitoring dan dievaluasi dengan baik oleh pihak BPKP. Mengingat dana desa masih menjadi andalan pemasukan dan penetrasi pembangunan pemerintah. 

Meski demikian, Politisi Partai Golkar ini menilai bahwa hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan BPKP dapat menjadikan dana desa efektif dan mengena di masyarakat. Tidak berhenti sampai disitu, hasil auditnya pun dapat dipergunakan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di desa.

Sebagai ‘inspektorat-nya pemerintah’, BPKP memiliki tugas yang cukup berat. Hal ini dapat dilihat dari dijalankannya fungsi pengawasan terhadap anggaran yang diajukan pemerintah melalui LKPP. Sebelum laporan LKPP pemerintah disusun oleh masing-masing kementerian/lembaga, BPKP menjadi pihak yang paling  bertanggung jawab terhadap pelaksanaan APBN. Belum lagi tugas tambahan yang dititipkan kepada BPKP mengenai blokir anggaran. 

“Anggarannya LKPP yang sudah kecil ini mau diblokir atau tidak kan yang menentukan BPKP. Mengenai fungsi blokir anggaran, kita tahu 2019 kan penerimaan pajak kita masih terkonstraksi dengan sangat, sekarang masih sekitar 72 persen, untuk itu kita semua berhak tahu berapa persen blokir dilakukan,” imbuhnya.

Terkait LKPP, Misbakhun juga mempertanyakan sejauh mana sistem e-Procurement, atau proses pengadaan barang dan jasa, dalam pencegahan korupsi. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai ketika barang dan jasanya sudah ada di e-catalog, tetapi masih ada kesepakatan lain yang tidak transparan.

“Sekarang kontraktor itu gampang ngomongnya, tinggal masukin barang ke e-catalog bisa diatur nanti dan sudah tak ada pertanyaan lain. Tinggal masuk e-catalog, proses tendernya mereka yang atur. Kita bisa lihat saja kasus OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK, itu semua kan tender, pada prakteknya ini masih berjalan,” paparnya.

Terkait hal ini, Kepala LKPP yang juga mantan Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto menyampaikan bahwa sejak lima tahun LKPP didirikan, potensi penghematan yang dilakukan sudah mencapai Rp 157 triliun dari Rp 5.000 triliun anggaran pemerintah selama lima tahun.

Sebagai lembaga satu-satunya yang ditugaskan untuk menyusun kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa, Anggaran LKPP justru terus mengalami penurunan. Meski demikian, LKPP terus mendorong nilai belanja yang menjadi salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi. “Karena rata-rata anggaran pemerintah untuk belanja barang dan jasa, dalam satu tahun, jumlahnya mencapai hampir Rp 1.000 triliun,” kata Roni. (alw/es)